BATANG, smpantura – Fraksi Partai Gerindra DPRD Batang menyoroti masih terjadinya fenomena belanja APBD yang menumpuk di akhir tahun. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius agar tidak terus terjadi setiap tahun karena menjadikan kualitas belanja daerah tidak maksimal.
Hal tersebut di katakan Ketua Fraksi Partai Gerindra Nur Cahyaningsih. Saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Batang dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Senin (15/6).
”Problem utama pelaksanaan APBD kita sebenarnya bukan hanya soal keterbatasan anggaran, melainkan kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, orientasi APBD sering di ukur dari tingginya persentase realisasi belanja saja. Ini berakibat terjadinya fenomena belanja daerah yang di kebut pada akhir tahun anggaran. Hal ini, tegas Nur Cahyaningsih, perlu di perbaiki oleh jajaran Pemkab agar realisasi belanja tidak menumpuk di akhir tahun.
”Kalau belanja di kebut di akhir tahun maka akibatnya kualitas belanja menjadi kurang optimal,” ucapnya.
Fraksi Gerindra juga menyampaikan, terhadap penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batang 2025. Secara umum apa yang di sampaikan oleh Bupati M Faiz Kurniawan sudah sangat baik. Namun itu tidak boleh berhenti hanya di situ saja dimana evaluasi kinerja harus di lakukan secara sungguh-sungguh.
”Kami berpandangan raperda pertanggungjawaban APBD harus di jadikan sebagai sarana evaluasi kinerja. Sekaligus pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif pada masa mendatang,” tutur Nur Cahyaningsih.
Apresiasi
Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut yang di raih Pemkab Batang. Opini WTP, bagi Fraksi Partai Gerindra, merupakan satu predikat yang tidak mudah untuk diraih. Namun demikian, mereka berpendapat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap penggunaan anggaran semata. Akan tetapi juga pada hasil (outcome) dan manfaat (impact) yang di terima masyarakat dari setiap rupiah yang di belanjakan pemerintah daerah.
