”Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat. Dan ini juga masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait PSN. Supaya nantinya juga bisa membikin aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis itu sendiri,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saleh yang juga Ketua DPD Golkar Jateng berharap penelitian ini dapat di implementasikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk memasukkan aspek keadilan ekologis dalam setiap produk kebijakan terkait PSN. Ia juga menyarankan setiap kementerian dan badan usaha, baik milik negara maupun swasta, menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis, reforma agraria, transparansi, perlindungan masyarakat, serta ketaatan terhadap kewajiban dalam melaksanakan PSN.
”Masyarakat juga harus di ajak untuk berperan serta dalam penyusunan regulasi dan pengawasan pelaksanaan PSN secara aktif. Terutama terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial maupun ekologis yang harus di berikan secara merata kepada setiap masyarakat terdampak,” tegasnya. (H56)
Pada sidang terbuka tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting, mulai dari anggota DPR RI Fraksi Golkar, pimpinan DPRD Jateng, jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Jateng, serta sejumlah bupati di Jawa Tengah. (**)
