Mosi Tak Percaya Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal Menguat

 

SLAWI, smpantura – Mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal karena pengesahan APBD Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Tegal molor, menguat. Kini, mosi tidak percaya datang dari DPC Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Tegal yang dilontarkan saat Diskusi Jajaran Projo Kabupaten Tegal di Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jumat malam (14/10).

Diskusi yang membahas soal Perubahan DPRD Kabupaten Tegal 2022 itu, dihadiri seluruh Dewan Penasehat DPC Projo Kabupaten Tegal, diantaranya Bagas Prakosa (mantan Sekda Kabupaten Tegal), Rojikin (mantan Ketua DPRD Kabupaten Tegal) dan Teguh Puji Harsono (Budayawan asal Tegal).

“Kami sepakat menggulirkan mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal. Karena dengan adanya APBD Perubahan yang gagal dilaksanakan ini, maka jelas akan mengorbankan masyarakat Kabupaten Tegal,” kata Ketua DPC Projo Kabupaten Tegal, Sugirman.

Ia menjelaskan, Projo adalah sebuah organisasi yang mengawal pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Termasuk mengawal pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah. Menurut Sugirman, kondisi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tegal saat ini sedang carut marut. Hal itu dibuktikan dengan gagalnya evaluasi APBD Perubahan tahun 2022 dari Gubernur Jawa Tengah. Dengan demikian, selama bulan Oktober, November hingga Desember mendatang, di Kabupaten Tegal nyaris tanpa kegiatan. Padahal, dalam APBD Perubahan itu ada uang sekitar Rp 118 miliar yang harus dikelola. Termasuk untuk kegiatan fisik dan beberapa kegiatan lainnya.

“Itu lah yang kami sayangkan. Mestinya, legislatif taat pada aturan,” katanya.

BACA JUGA :  Waspada! Akses Terhadap Konten Pornografi Meningkat Pesat

Dalam kesempatan itu, Sugirman mengaku juga bakal mengawal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD. Saat ini, dugaan kasus itu sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sugirman mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut. Sepertinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tidak mengindahkan arahan dari KPK.

Dimana KPK pernah mengarahkan agar proyek fisik di Kabupaten Tegal dikonsolidasikan atau digabung. Tapi yang terjadi, konsolidasi hanya dilakukan untuk beberapa proyek.

“Yang dikonsolidasi cuma 27 persen saja. Padahal proyek fisik yang nilainya di bawah Rp 200 juta, jumlahnya lebih dari 1000 paket,” bebernya.

Sementara, diskusi yang membahas soal APBD Perubahan itu, dihadiri seluruh Dewan Penasehat DPC Projo Kabupaten Tegal. Yakni, Bagas Prakosa (mantan Sekda Kabupaten Tegal), Rojikin (mantan Ketua DPRD Kabupaten Tegal) dan Teguh Puji Harsono (TPH/budayawan asal Tegal) .

Dalam diskusi itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rojikin menyatakan, APBD II jangan untuk kepentingan pribadi. Prinsipnya, jika berangkat ke parlemen menjadi politikus, maka harus ikhlas bahwa politik itu untuk rakyat.

“Oke, saya sepakat menggulirkan mosi tidak percaya,” timpal Rojikin saat ditanya oleh Sugirman.

Diberitakan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengambilan keputusan APBD Perubahan dilaksanakan 3 bulan sebelum akhir tahun atau pada 30 September 2022. Namun yang terjadi, pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Tegal tahun 2022 dilaksanakan pada 4 Oktober 2022. (T05-Red)

Scroll to top
error: