JAKARTA, smpantura – Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024, Selasa (1/9).
Kesaksiannya saat itu adalah sebagai Menteri Agama ad interim, saat terdakwa Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, bertolak ke Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2022.
Muhadjir dalam kesaksiannya menyampaikan, penyelenggaraan haji 2024 semakin membaik di bandingkan tahun sebelumnya. Keselamatan jamaah lebih di prioritaskan. Selain itu ia mengakui bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa bertindak di luar ketetapan dari MoU Indonesia-Arab Saudi.
Ketika di tanya mengenai apresiasinya terhadap penyelenggaraan Haji 2024, Muhadjir membenarkan pernah memberikan apresiasi tersebut.
“Saya hanya secara umum saja bahwa tata kelolanya semakin membaik di banding sebelumnya. Kemudian ada inovasi-inovasi yang di lakukan sehingga banyak perbaikan,” kata Muhadjir.
Muhadjir juga menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Arab Saudi adalah angka kematian jemaah. Dalam persidangan tersebut, Menurut Muhadjir, keselamatan jemaah harus di tempatkan sebagai prioritas pertama. Yang kemudian di ikuti dengan pelayanan kepada jemaah.
“Pertama tentu saja keselamatan. Keselamatan jemaah itu harus di prioritaskan, kemudian pelayanan, bagaimana supaya hajinya betul-betul baik, haji terbaik. Jadi keselamatan itu yang pertama,” kata Muhadjir.
Ia juga memberikan keterangan mengenai hubungan antara regulasi Indonesia dengan aturan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Regulasi kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Saudi,” ujarnya.
