SLAWI, smpantura – Persoalan judi online tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan perilaku di ruang digital, tetapi juga berdampak serius pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Salah satunya adalah potensi di hapusnya hak kepesertaan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terindikasi bermain judi online.
Hal tersebut mengemuka dalam Pelatihan Pokja I TP PKK Kabupaten Tegal di Gedung PKK Slawi, Rabu (9/9/2026).
Salah seorang peserta, menyampaikan kekhawatirannya mengenai nasib keluarga penerima bansos apabila terdapat anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terindikasi bermain judi online. Kekhawatiran ini muncul karena sebagian warga masih sangat mengandalkan bansos untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Nurhayati, menjelaskan bahwa Kabupaten Tegal saat ini tengah menjadi salah satu pilot project (proyek percontohan) digitalisasi bansos. Melalui sistem ini, data penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan BPJS akan di integrasikan dan di verifikasi secara ketat.
“Ini memang penting. Saat ini Kabupaten Tegal sedang menjadi pilot project digitalisasi bansos. Melalui digitalisasi ini, data penerima bantuan seperti PKH, BPNT, dan BPJS akan terintegrasi dan di verifikasi kembali,” jelas Nurhayati.
Menurutnya, integrasi data tersebut melibatkan sejumlah pihak lintas sektor, termasuk perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PLN. Data yang terintegrasi kemudian di gunakan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi riil dan rekam jejak aktivitas keuangan digital mereka.
