BATANG, smpantura – Di Kabupaten Batang, 21 desa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
Namun, demikian dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Batang, yang kemiskinan ekstrim kurang lebih 1,55 persen.
“Jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Namun itu menjadi fokus kami udientaskan pada program Tahun 2024,”ujar Penjabat Bupati (Pj), seusai acara rapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Tahun 2023-2026, Kabupaten Batang di aula Kantor Bupati, Selasa (31/1).
Hadir pada acara itu, Pj Sekda, Ari Yudianto, Asisten Sekda, Staf Ahli, dan pimpinan OPD. Selain itu juga, dari BUMD Pemkab Batang dan lainnya.
Seperti diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Bupati Wihaji dan Wakilnya Suyono telah habis dari tahun 2017 sampai dengan 2022.
Dimasa transisi kepemimpinan, Kepala Daerah yang dipimpin Penjabat (Pj), Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, mengacu pada RKPD tahun 2023-2026 .
“Dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam membangun Kabupaten Batang ada tiga hal yang difokuskan.Fokus pertama meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, kedua meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan pangan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat,” tandasnya.
Dia menuturkan, ketiga hal yang menjadi fokus pembangunan itu disusun bersama dalam rapat RKPD.
Dalam penyusunan RKPD, untuk fokus pada program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Karena Batang kini merupakan daerah yang strategis dan seksi bagi investor maupun tenaga kerja dari berbagai daerah. Oleh karena itu, saya mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya agar RKPD yang kita susun nanti benar-benar sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Batang,” tegasnya.
Fokus itu, tidak lain karena adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), dipertengan tahun 2023, beberapa industri sudah mulai beroprasi.
Sehingga, harus meningkatkan SDM, agar memiliki daya saing yang kuat dari tenaga kerja luar daerah.
“Adapun, sektor unggulan ekonomi berbasis kerakyatan seperti UMKM, yang dimiliki Pemkab Batang harus diberi pembinaan. Selain itu lebih dikuatkan lagi dengan pemdampingan pemodalannya,”tuturnya. (P02-Red)
