Brebes  

Demo Mahasiswa Tolak UU TNI di Bumiayu Memanas, Saling Dorong dengan Aparat di Sejumlah Titik

BREBES, smpantura – Aksi demonstrasi menolak UU TNI yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Peradaban di Bumiayu, Brebes, diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian, Selasa (25/3).

Beberapa kali mahasiswa sempat terlibat aksi dorong dengan polisi saat longmarch menuju Kantor Koramil.

Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 14.30. Puluhan mahasiswa melakukan orasi di RTH Bumiayu sebelum melakukan longmarch menuju Kantor Koramil Bumiayu. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan yel-yel penolakan terhadap revisi UU TNI serta menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar yang dipopulerkan grup musik Sukatani.

Saat melewati kawasan Masjid Agung Bumiayu, aparat kepolisian menghadang laju demonstran dan meminta mereka kembali ke titik awal aksi. Mediasi antara mahasiswa dan kepolisian berlangsung hampir 30 menit, menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Setelah negosiasi, mahasiswa diizinkan melanjutkan longmarch.

Namun, di pertigaan Lapangan Asri, mahasiswa kembali dihadang aparat. Situasi memanas hingga terjadi aksi dorong antara kedua pihak. Ketegangan baru mereda setelah negosiasi lebih lanjut, memungkinkan mahasiswa melanjutkan aksi mereka.

BACA JUGA :  Di Brebes, 209 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan Lalulintas Sepanjang 2022

Ketegangan kembali terjadi saat mahasiswa berusaha melewati Kantor Koramil usai berorasi di depan Kantor BRI Bumiayu. Aparat kepolisian kembali membatasi pergerakan massa. Setelah beberapa saat beradu argumen, mahasiswa akhirnya memutuskan kembali ke titik awal aksi di RTH Bumiayu.

Salah satu koordinator aksi, Agung Sanjaya, mengaku kecewa karena aksi unjuk rasa tidak berjalan sesuai rencana karena dihadang aparat.

“Kami kecewa karena tidak bisa mencapai Kantor Koramil seperti yang direncanakan. Namun, ini tidak akan menghentikan perjuangan kami,” kata Agung.

Agung menjelaskan, terdapat delapan tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut. Tiga di antaranya adalah penolakan terhadap revisi UU TNI, penolakan perluasan peran TNI di ranah sipil, serta penolakan penambahan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, terutama di ranah siber.

“Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini sampai tuntutan kami didengar,” ujarnya. **

error: