BREBES, smpantura – Pj Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar yang baru sepekan dilantik Pj Gubernur Jateng, kini melantik puluhan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Brebes, Jumat (22/12). Pelantikan 85 pejabat ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Brebes Nomor 821.2 / 1.679 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemkab Brebes.
Diketahui, Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar dilantik Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Wisma Perdamaian Semarang pada Rabu, 13 Desember 2023. Usai dilantik Iwanuddin Iskandar berjanji akan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penjabat bupati agar Brebes menjadi lebih baik.
Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya, Wika Agustyono yang semula menjabat Kabid PBB dab PPHTB Bapenda mendapat promosi sebagai Sekretaris Bapenda. Kemudian, Moch Wachid Hasyim yang semula Kabid Pembendaharaan dan Kas Daerah BPKAD, kini menjadi Kepala Bagian Perekonomian Setda. Selanjutnya, Ridho Kaeroni yang semula menjabat Kabid Bina Marga DPU, kini menjabat Sekretaris DPMTSP.
DAFTAR PEJABAT DILANTIK (Downdload Disini)
Usai melantik, Pj Bupati Brebes, Iwanuddin memberikan, beberapa arahan kepada para pejabat yang menduduki jabatan baru. Mereka diminta untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas saudara sebagai ASN sesuai tupoksinya masing-masing. Menurut Iwan, pemerintah kini telah memasuki babak baru yakni transformasi birokrasi. Maka dari itu , pelantikan seorang pejabat dalam birokrasi haruslah sesuai kompetensi.
“Pejabat dalam birokrasi harus sesuai kompetensi, baik pendidikan maupun keahlian. Hal ini guna mewujudkan sumberdaya manusia yang tangguh,” kata Pj Iwanuddin Iskandar saat melantik para pejabat di lantai 5 KPT Brebes.
Pj Bupati melanjutkan, manusia tidak hanya sekedar menjadi aset penting bangsa. Untuk itulah dilakukan upaya mengelola aset tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan bermanfaat dalam durasi waktu yang panjang dalam pelaksanaan pemerintahan. Satu hal yang paling penting ditanamkan pada ASN yaitu kita adalah pelayan masyarakat.
“Kita bagian dari birokrasi, bagian dari pemerintah yang harus terus berjuang mewujudkan cita-cita pembangunan. Sistem meritokrasi harus didorong guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sudah selayaknya kita menampilkan sosok sosok terbaik dan berintegritas,” ungkap dia.
Menurut Iwanuddin, implementasi sistem meritokrasi, tidak hanya sebuah upaya mengubah sistem administrasi, melainkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta selaras dengan reformasi birokrasi. Iwan pun meminta mereka benar benar menunjukkan kompetensinya untuk menunjang dan menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
“Oleh karena itu jaga betul amanah ini karena nantinya tidak hanya berdampak pada diri sendiri tetapi juga masyarakat yang menerima pelayanan ” pungkasnya. (T07_red)
