SLAWI, smpantura – Dinamika politik menjelang Pilkada Tegal tahun 2024, terus berkembang. Partai Golkar Kabupaten Tegal, menyepakati pembentukan koalisi Pilkada dengan empat partai politik (parpol).
Empat parpol itu, yakni Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kesepakatan itu diresmikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor DPD Partai Golkar di Jalan A Yani, Slawi, Senin (13/5/2024). Deklarasi koalisi itu, disampaikan Ketua DPC Garindra Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal, Agus Solichin mengatakan, koalisi lima parpol menjelang Pilkada Tegal, dimaksudkan untuk tujuan yang baik yakni untuk kemajuan dan kesejehteraan masyarakat Kabupaten Tegal.
“Kita harus bersatu dalam memajukan Kabupaten Tegal. Koalisi ini untuk membangun Kabupaten Tegal demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dikatakan, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilpres 2024. Tapi dalam Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2024, KIM terbuka bagi parpol manapun untuk membangun koalisi. Koalisi lima parpol ini mampu mengusung sendiri Bupati dan Wakil Bupati.
“Dengan total 23 kursi, kami juga bisa mengusung sendiri Bupati dan Wakil Bupati, tapi kami juga fleksibel jika hanya menyepakati satu nama saja,” terangnya.
Dijelaskan, untuk mencapai tujuan besar dalam menyejahterakan masyarakat Kabupaten Tegal, koalisi ini masih akan terus menjalin koalisi dengan partai lainnya, seperti PKB dan PDI Perjuangan.
Jalinan koalisi yang dibangun ini, jika koalisi lima parpol ini dengan kesepakatan bersama untuk menunjuk satu nama yang akan dicalonkan. Calon ini harus memenuhi kriteria memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan elektabilitas.
“Kami juga terbuka ruang menyepakati satu nama saja untuk calon Bupati atau Wakil Bupati Tegal. Kita akan lihat kapabilitas yang kami sepakati itu untuk bupati atau wakil Bupati,” katanya.
Jika satu nama itu sudah disepakati, lanjut dia, koalisi ini akan berkomunikasi dengan PKB dan PDI Perjuangan. Pihaknya akan fleksibel untuk berkomunikasi dengan dua parpol tersebut.
“Misalkan, jika PKB meminta G1, maka kita akan ajukan G2, atau sebaliknya. Termasuk, di PDI Perjuangan juga sama dibicarakan dengan baik-baik,” kata Agus Solichin.
Ditambahkan, koalisi di daerah diakui tidak sepenuhnya sesuai dengan koalisi di pusat. Hal itu tergantung kearifan lokal daerah masing-masih. Kendati koalisi daerah juga sepenuhnya kewenangan DPP, tapi jika untuk hajat hidup orang banyak, DPP juga akan memahami.
“Kami yakin jika bersatu, maka berbagai persoalan di Kabupaten Tegal akan lebih mudah dan cepat teratasi,” pungkasnya. (T05-Red)
