TEGAL, smpantura – Penjabat (Pj) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri, mendukung OJK dalam meningkatkan serta memperkuat edukasi dan literasi kepada masyarakat, terkait lembaga keuangan.
Hal tersebut disampaikan Dadang, saat menghadiri Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Eks Karesidenan Pekalongan, di Hotel Aston Syariah Pekalongan, Kamis (30/5).
Menurutnya, literasi dan edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti dan terus digerakkan. Sebab, saat ini gencar program-program keuangan ilegal yang menyasar masyarakat.
“Perlu ada pengetahuan, informasi yang baik, tentang bagaiamana cara berinvestasi, berhutang maupun menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan yang resmi,” ucapnya.
Khusus ASN, Dadang menyampaikan bahwa ASN harus bisa memberikan contoh dan dibekali pengetahuan maupun literasi yang baik terkait lembaga keuangan, sehingga ASN dapat menularkan pengetahuannya kepada masyarakat di sekelilingnya.
Jika masyarakat sudah mendapatkan edukasi yang bagus terkait lembaga keuangan, Dadang yakin masyakat akan terlindungi dari praktik-praktik perbankan atau lembaga keuangan yang ilegal.
“Nanti apabila kita ada kegiatan, kita akan koordinasikan dan minta OJK menjadi nara sumber untuk berbagi ilmu, edukasi tentang lembaga keuangan,” katanya.
Kepala OJK Tegal, Noviyanto Utomo menyampaikan bahwa TPAKD diharap dapat mendorong akses keuangan masyarakat kepada lembaga keuangan lainnya, sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat.
Salah satunya melalui literasi dan edukasi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat paham lembaga keuangan itu seperti apa, cara kerjanya dan bagaimana memanfaatkannya. Dengan begitu, masyarakat tidak terjebak dengan tawaran investasi bodong.
“Selama tahun 2023, sekitar 17.055 masyarakat telah menerima edukasi keuangan. Kami berharap, nantinya dapat meningkatkan indeks literasi keuangan, sehingga meminimalisir kerugian yang mungkin dialami masyarakat,” ungkap Noviyanto.
Ditambahkan, dari data kajian Indeks Pengetahuan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (dalam skala 1-10) paling diketahui masyarakat adalah perbankan dengan nilai 7,23, asuransi 6,07 dan pegadaian 5,92.
Munculnya persoalan literasi dan edukasi masyarakat tentang lembaga keuangan, disebabkan akses lembaga jasa keuangan yang belum merata. Termasuk kondisi geografis dan demogafi penduduk, kompleksitas produk keuangan, keterbatasan infrastruktur serta minimnya awareness atas implementasi UU P2SK. (T03-Red)
