Fraksi Gerindra Pertanyakan RPJPD Pemalang

PEMALANG, smpantura – Fraksi Gerakan Indonesia raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menyoroti rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang (RPJPD) tahun 2025-2045. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra Wardoyo menyikapi dua Raperda yang sedang dibahas di DPRD Pemalang.

“Kami dari Fraksi Gerindra mempertanyakan beberapa hal, salah satunya tentang kajian terkait dengan Tempat Pembungan Akhir (TPA) yang masih menjadi polemik sekarang ini. Selain itu, terkait dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Pemalang menjadi salah satu bahasan penting dalam pemerintahan,” ujar Wardoyo, Jumat (7/6).

Ia mengatakan, sesuai dengan peraturan perundangan penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS ) yang memperhatikan daya tampung dan daya dukung Lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait hal tersebut. Perencanaan strategis lingkungan hidup yang disusun terkait dampak lingkungan dalam jangka panjang, sebagai contoh dalam pemindahan lokasi TPA saat ini apakah sudah masuk dalam kajian tersebut. Khusus untuk pencapaian IPM tahun 2023, mengalami kenaikan 0,82 point dibandingkan capaian tahun lalu. Namun capaian tersebut berada pada posisi nomer 35 dari 35 kabuapaten kota di Jawa Tengah. Terkait hal itu, pihaknya meminta penjelasan strategi yang akan digunakan untuk menaikkan pada aspek kesejahteraan sosial dan budaya terutama pada dimensi dasar. Dimensi dasar yaitu pada indikator usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pendapatan perkapita masyarakat dalam kurun 20 tahun perencanan jangka panjang daerah.

BACA JUGA :  Bawaslu Pemalang Siapkan Ratusan Alat Bukti dalam PHPU di MK

“Meningkatknya jumlah penggangguran terbuka di Kabupaten Pemalang di bandingkan jumah tahun kemaren merupakan fenomena gunung es. Disatu sisi mencari tenaga kerja yang siap pakai juga mengalami kesulitan ” tandasnya

Dia mengatakan, terkait dengan hal tersebut, apa kebijakan daerah yang disusun untuk mengatasi hal tersebut dalam jangka panjang. Bagaimana konsepnya dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang karena kawasan peruntukkan industri yang maksimal digunakan masih pada area Pantura dan sekitarnya.(T08_Red)

error: