BREBES, smpantura – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Brebes mendatangi KPU Kabupaten Brebes, Kamis (5/9). Mereka datang untuk menggelar aksi gerakan kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Pilkada Brebes 2024 yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati.
Aksi dimulai dengan long march dari halaman Islamic Center Brebes menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes. Mereka tiba di KPU Brebes sekitar pukul 13.15 WIB.
Koordinator aksi, Nurwadi, mengatakan, aksi itu bertujuan untuk beraudiensi dengan Komisioner KPU Brebes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Namun, pihaknya merasa kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua KPU Brebes, yang sedang berada di Jakarta, untuk menghadiri rapat koordinasi terkait persiapan produksi dan pengiriman logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
“Meskipun kecewa karena tidak dapat bertemu langsung Ketua KPU, kami berharap tuntutan ini bisa didengar dan dipertimbangkan KPU untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Brebes 2024,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan ke KPU. Di antaranya, meminta agar KPU menyediakan ruang bagi kotak kosong sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat yang memiliki hak pilih. Mendesak KPU untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan kotak kosong, sebagai bagian dari tanggung jawab KPU. Mempertanyakan apakah kotak kosong diperbolehkan menghadirkan saksi dalam Pilkada, dan meminta klarifikasi terkait hal tersebut.
“Terakhir, meminta KPU bekerja secara profesional dan tidak mudah terpengaruh suap,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Komisioner KPU Brebes Muarofah mengatakan, permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua KPU Brebes.
“Ketua KPU Brebes sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan KPU pusat terkait logistik Pilkada. Kami memahami aspirasi masyarakat dan akan berusaha menindaklanjuti tuntutan ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.
Komisioner KPU Brebes lainnya, Wahadi, menambahkan, pihaknya akan menampung semua tuntutan dan merujuknya pada aturan yang ada.
