TEGAL, smpantura – Kasus klaim palsu atau phantom billing yang terjadi di RS Mitra Keluarga Tegal mendatangkan keprihatinan dari lembaga legislatif.
Ketua Sementara DPRD Kota Tegal, Sutari menyayangkan manipulasi klaim dilakukan rumah sakit swasta yang semestinya dapat dilakukan dengan cara lain untuk mendukung pendapatan.
Menurutnya, kejadian itu dianggap akan menimbulkan dampak terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meski para pasien bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit lain.
“Rumah sakit swasta sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesehatan masyarakat semestinya bisa memprioritaskan pelayanan kesehatan,” kata Sutari, Kamis (10/10/2024).
Menanggapi kasus itu, Sutari berharap tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan sehingga menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dia juga berharap agar ke depan setiap rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dapat lebih mawas diri terkait pelayanan maupun manajemen.
“Artinya kita tidak tahu persoalan itu menjadi persoalan yang utuh diketahui oleh pimpinan hingga manajerial dari pihak rumah sakit atau pada tingkatan di bagian apa, sehingga hal itu dapat terjadi,” jelasnya.
Sutari juga berharap, agar persoalan tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum dan dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terkait dengan layanan kesehatan.
Sebagai informasi, BPJS Kesehatan resmi memutus kerja sama operasional (KSO) dengan RS Mitra Keluarga Tegal, Kamis (10/10) karena terjadinya pelanggaran dari salah satu isi kerja sama. (**)
