PEMALANG, smpantura – Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang memberikan cataran, saran dan pertanyaan terhadap Rancangan peraturaan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.
Ada delapan point penting yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan saat rapat paripurna beberapa hari lalu.
“Rancangan APBD Pemalang tahun anggaran 2025, dalam penyusunannya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kemampuan pendapatan daerah serta mempedomani kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra, Susi Herningtias, baru baru ini.
Ia mengatakan, setelah melakukan pencermatan secara mendalam terhadap Raperda tentang APBD Pemalang tahun anggaran 2025, Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa catatan, pertanyaan serta masukan untuk lebih menyempurnakannya.
Tahun 2025 Pemalang masih mengalami kondisi keterbatasan kapasitas keuangan daerah.
Hal itu dikarenakan pada tahun 2025 wajib untuk belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan ASN baik CPNS maupun PPPK untuk formasi tahun 2025.
Pihaknya menanyakan langkah pemerintah daerah untuk mengatasi masalah keuangan tersebut.
Peningkatan PAD pada tahun 2025 wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk menjaga kestabilan kondisi kapasitas keuangan yang mengalami keterbatasan.
Program apa saja yang diharapkan bisa meningkatkan PAD untuk Pemalang.
Sejauh mana upaya Pemerintah Pemalang melalui APBD ini dalam menangani potensi alam dan kebudayaan daerah agar tetap lestari serta menjadi aset dan kekayaan daerah Pemalang.
“Ditengah kondisi keterbatasan kapasitas keuangan daerah, penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan harus terus didorong. Sebagai contoh infrastruktur jalan untuk ruas Belik, Watukumpul dan Bodeh untuk segera ditangani agar menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam sektor perdagangan, pertanian dan perkebunan,” tandasnya.
Dia mengatakan, pemerintah daerah melalui dinas dinas harus melakukan efektivitas dan efisiensi program dan anggaran.
Hal tersebut dimaksudkan agar anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur bisa lebih besar dari sekarang.
Permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah masih kecilnya proporsi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.
Selain itu, jumlah penduduk kabupaten Pemalang kurang lebih 25 % -nya berKTP sebagai petani yang merupakan pejuang ketahanan pangan.
Program apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah berkaitan dengan sektor ketahanan pangan.
Pemalang masih dihadapkan adanya ancaman kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terasa dampaknya seperti suhu panas meningkat, adanya banjir rob, erosi dan abrasi.
Pihaknya menanyakan langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan. **
