BREBES, smpantura – Ahmad Luthfi-Taj Yasin telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng terpilih hasil pilkada 2024. Salah satu isu besar yang kini dinantikan masyarakat Brebes selatan dari kemenangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin adalah tindak lanjut terkait Pemekaran Kabupaten Brebes atau pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Brebes Selatan.
Seperti diketahui, wilayah Brebes bagian selatan sudah lama memperjuangkan usulan pembentukan kabupaten sendiri. Bak gayung bersambut, dalam kampanyenya di Kecamatan Salem, Ahmad Luthfi melalui tim pemenangannya, menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.
Sholahudin, seorang pegiat pemekaran Kabupaten Brebes, mengungkapkan, usulan pemekaran sudah lama diajukan oleh Pemkab Brebes ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Bahkan, secara administratif, dokumen usulan calon daerah otonomi baru (CDOB) Brebes Selatan dinyatakan lengkap.
“Bola pemekaran ini sudah lama berada di Pemprov Jateng. Sayangnya, tidak pernah dilanjutkan ke DPRD Jateng dengan alasan moratorium. Sekarang bola itu ada ditangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” ujar Sholahudin, Senin (23/12).
Menurut Sholahudin, pernyataan dukungan Ahmad Luthfi semasa kampanye menjadi secercah harapan baru bagi perjuangan pemekaran. Masyarakat Brebes Selatan menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin. “Langkah konkret dari gubernur terpilih setelah pelantikannya nanti akan menjadi kunci utama. Apakah usulan pemekaran Kabupaten Brebes akan ditindaklanjuti ke pusat atau tidak,” katanya.
Karena itu, tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk kelanjutan perjuangan pemekaran. Harapan masyarakat Brebes Selatan kini berada di tangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Ahmad Luthfi – Taj Yasin. Langkah nyata mereka akan menentukan apakah harapan masyarakat akan terwujud atau kembali tergantung tanpa kepastian seperti di periode sebelumnya. “Semuanya bergantung pada langkah nyata yang akan diambil oleh pemimpin baru Jawa Tengah,” ujarnya.
Sholahudin menambahkan, pemekaran Kabupaten Brebes sangat penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan yang selama ini dianggap kurang terjangkau oleh pemerintahan kabupaten induk. **
