SLAWI, smpantura – Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial saat ini masih mencari lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Pasalnya, lahan eks bengkok Kelurahan Kagok seluas 8,9 hektar yang sebelumnya diusulkan ke pusat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat harus direvisi.
Lahan yang sempat ditinjau oleh Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid ini ternyata termasuk zona lahan hijau dan areal lahan sawah yang dilindungi.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud, Minggu (20/4). Amir mengakui mencari lahan untuk membangun sekolah rakyat tidak mudah.
“Yang sulit mencari lahannya, karena harus menyediakan minimal 5 hektar dan lahan tidak termasuk zona hijau atau kuning. Harus clean and clear,”sebutnya.
Sehubungan dengan itu, Dinas Sosial tengah mencari lahan pengganti untuk merealisasikan pembangunan sekolah rakyat berkonsep boarding school yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan dari SD hingga SMA secara layak.
Kepala Dinas Sosial Iwan Kurniawan melalui sekretaris program sekolah rakyat, Joko Priono menyampaikan, Dinas Sosial Kamis (17/4) lalu telah meninjau lahan alternatif di Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng. Meski memiliki luas lahan 7,5 hektar , namun lahan memiliki tekstur tanah yang kurang mendukung.
“Di Penujah tekstur tanah kurang mendukung. Kondisinya berbukit dan kemungkinan besar juga tidak disetujui,”sebutnya. Joko menuturkan,pada Senin (21/4) pihaknya akan meninjau lokasi di Danawarih,sekitar Cacaban untuk melihat kelayakan lahan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI merencanakan pendirian sekolah rakyat secara masif di Indonesia agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam pendidikan yang layak.
Salah satu daerah yang mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat berkonsep boarding school ini adalah Kabupaten Tegal.
Informasi ini disampaikan Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid saat meninjau rencana lokasi lahan pembangunan sekolah rakyat di Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi, Rabu (26/3) lalu. Lahan seluas total 8,9 hektare ini merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang terpecah ke dalam 24 bidang tanah.
Kholid mengatakan sebelumnya pihaknya telah menyatakan minat menjadi salah satu pilot project program sekolah rakyat di daerah saat bertemu Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu (19/3).
Pembangunan fisik sekolah rakyat ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN di mana pemerintah daerah yang berminat bisa mengajukan usulan lahannya yang berkisar 5-10 hektare untuk selanjutnya dilakukan asesmen kelayakannya oleh Kementerian PUPR.
“Ini program bagus dari pemerintah pusat, selaras dengan program kerja kita dalam menanggulangi kemiskinan. Lewat sekolah rakyat diharapkan bisa memutus mata rantai kemiskinan dari jalur pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok marjinal nanti bisa bersekolah gratis di sini,” ungkapnya. **
