TEGAL, smpantura – Rencana pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di jenjang SD dan SMP, termasuk bagi sekolah swasta, menuai respons dari berbagai pihak.
Salah satunya Ketua Konsorsium SMP dan MTs Swasta Kota Tegal, Solihin, yang menyampaikan sejumlah keberatan atas kebijakan tersebut, khususnya dari sisi keberlangsungan operasional sekolah swasta.
Solihin menjelaskan bahwa kebijakan sekolah gratis bagi swasta harus mempertimbangkan aspek finansial yang selama ini menjadi penopang utama jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah non negeri.
Menurutnya, gaji guru dan karyawan sekolah swasta selama ini bergantung pada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari siswa.
“Itu nanti bagaimana kelangsungan hidup guru dan karyawan. Karena semua gaji dan honor, selain ditunjang dari kegiatan lain, juga ditunjang oleh SPP siswa. Kalau tidak ada pemasukan, guru dan karyawan mau dibayar pakai apa,” ujar Solihin belum lama ini.
Dia juga mengungkapkan bahwa nominal SPP di sekolah swasta sangat bervariasi, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp200 ribu per bulan. Jika kebijakan sekolah gratis diberlakukan tanpa solusi pendanaan yang jelas, maka sekolah swasta akan menghadapi kesulitan serius.
“Kalau siswa banyak, otomatis kesejahteraan meningkat. Tapi kalau sedikit, ya pendapatan juga sedikit,” ucapnya.
Terkait tunjangan profesi guru (TPG), Solihin menyebutkan bahwa masih ada ketimpangan antara gaji pokok dan tunjangan yang diterima, terutama bagi guru yang belum inpassing.
Meski demikian, dia menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung kebijakan ini jika pemerintah bersedia memberikan anggaran tambahan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
