BATANG, smpantura – Fraksi-fraksi DPRD Batang memberikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Rabu (18/6). Dalam forum ini, kebijakan Bupati Batang terkait perombakan kepemimpinan di RSUD Batang, baik pada jajaran direksi maupun dewan pengawas dipertanyakan. Demikian juga pada Perumda PDAM Sendang Kamulyan.
Juru bicara Fraksi PKB Nur Hasan mengatakan, fraksi PKB menyampaikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan kebijakan bupati beberapa waktu lalu dalam perombakan kepemimpinan RSUD Batang dan Perusda PDAM Sendang Kamulyan. Fraksi PKB memahami restrukturisasi dan evaluasi adalah hal yang biasa dalam manajemen organisasi, dan bupati memiliki kewenangan untuk melakukannya.
”Meski demikian, kami merasa perlu mengetahui alasan dilakukannya restrukturisasi mengingat beberapa personil yang terkena restrukturisasi belum habis masa kerjanya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, jangan sampai niat baik restrukturisasi malah berpotensi menimbulkan fitnah, hanya karena tidak disertai penjelasan atau informasi yang cukup bagi masyarakat. Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta agar bupati menjelaskan apa yang menjadi dasar keputusannya terkait perombakan di jajaran RSUD Batang maupun di Perusda Sendang Kamulyan.
”Sekali lagi, Fraksi PKB perlu mendapatkan penjelasan hal tersebut,” tuturnya.
Sementara itu juru bicara dari Fraksi PDIP Slamet Supriyadi mengatakan, Fraksi PDIP berharap agar pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan. Dia mencontohkan peningkatan yang harus dilakukan seperti pada sektor infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan, serta pelayanan untuk masyarakat kecil.
”Ini karena pelayanan pada masyarakat juga merupakan sebuah amanah dari masyarakat yang kami perjuangkan,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi PPP Khabib Ghozi mengatakan, Fraksi PPP menilai masih terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian kinerja yang rendah. Capaian kinerja yang rendah itu, kata dia, terjadi baik daris sisi fisik maupun keuangan.
”Fraksi PPP meminta agar ada evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan tegas terhadap OPD yang tidak optimal,” tegasnya. (**)
