BATANG, smpantura – Pemerintah pusat telah memastikan akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026. Terkait kebijakan ini, Bupati dan DPRD Batang sedang melakukan proses evaluasi terhadap APBD 2026 menyusul kebijakan pemerintah pusat tersebut.
”Dengan adanya kebijakan pemangkasan dana TKD, Pemkab dan DPRD sedang mengevaluasi APBD untuk 2026. Kita mencari mana yang paling emergency dan paling urgen untuk masyarakat Batang. APBD harus dipilih dan dibongkar lagi untuk menyesuaikan dana transfer yang turun nantinya,’’ ujar Ketua DPRD Batang, Su’udi.
Politisi PKB ini menyampaikan, pemangkasan TKD akan berdampak serius terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Batang. Apalagi jumlahnya tidak main-main, mencapai ratusan miliar.
”Dari informasi yang ada, untuk APBD kita dipangkas kurang lebih sekitar Rp 250 miliar. Itu ada dana alokasi khusus (DAK) dan sebagainya, adapun yang dana alokasi umum (DAU) itu kurang lebih Rp 166 miliar. Angkanya signifikan sekali. Ini menguras energi sehingga kita akan membedah APBD lagi,’’ ucapnya.
Su’udi menegaskan, DPRD dan Pemkab Batang akan melihat secara menyeluruh APBD 2026. Ini untuk memastikan program-program prioritas tetap bisa dijalankan dan jangan sampai merugikan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, kata dia, akan tetao menjadi prioritas dan dipertahankan karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.
”Jadi nanti kita lihat secara komprehensif. Dari pembacaan APBD secara komprehensif ini, kita akan tahu mana yang paling prioritas dan mana yang tidak? Entah itu di pertanian, infrastruktur atau SDM. Yang jelas kita akan buka kembali APBD secara menyeluruh,” ucapnya.
