BOYOLALI, smpantura – Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 tidak memengaruhi stabilitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi memastikan kondisi keuangan daerah tetap terkendali karena telah disiapkan skala prioritas dan perencanaan yang matang antara pembangunan infrastruktur dan program swasembada pangan.
“Tidak ada masalah, karena kita sudah punya skala prioritas. Tahun 2025 infrastruktur, 2026 swasembada pangan. Kita sudah punya perencanaan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Rabu, 8 Oktober 2025.
Ahmad Luthfi menjelaskan, total dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 pemerintah kabupaten/kota tahun 2026 sebesar Rp 60,96 triliun. Angka tersebut turun sebesar Rp 12, 597 triliun atau 17,21% di bandingkan tahun 2025.
Secara rinci, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Tengah meliputi: dana transfer ke pemerintah provinsi pada 2026 sebesar Rp 7,3 triliun. Turun sebesar Rp 1,522 triliun atau 17,7% dari 2025 sebesar Rp 8,9 triliun.
Selanjutnya, dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp 53,19 triliun. Turun Rp 11,083 triliun atau (17,24%) dari tahun 2025 sebesar Rp 64.273 triliun.
Dengan adanya pengurangan dana TKD tersebut, Ahmad Luthfi mengatakan, akan mengefektifkan kembali kegiatan-kegiatan yang ada. Kegiatan yang di lakukan pada 2026 akan di fokuskan ke hal-hal yang bersentuhan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Prinsipnya Jawa Tengah tidak terganggu dengan kegiatan ini,” tegasnya.
