BREBES, smpantura – Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, tapi menjadi panduan penting bagi pembangunan nasional dan daerah.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pemerintah pusat dan daerah tidak boleh menyepelekan sensus, termasuk dalam hal anggaran.
“Sensus Ekonomi membantu Presiden dan pemerintah menentukan arah pembangunan. Kalau ada pengurangan anggaran, kami tidak akan diam,” tegas politisi PKS itu saat Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Grand Dian Bumiayu, Minggu (19/10/2025).
Acara dihadiri sejumlah pejabat BPS, antara lain Deputi Bidang Neraca Analisis Statistik BPS RI, M. Edy Mahmud, Kepala BPS Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih, dan Kepala BPS Brebes Windi Prabowo Setiawan.
Fikri juga menekankan pentingnya literasi statistik masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa memahami dan menggunakan data dengan benar, sehingga data yang dikumpulkan akurat dan bisa dijadikan dasar kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan literasi yang baik, masyarakat juga mengerti pentingnya data bagi perencanaan ekonomi, seperti UMKM, perdagangan digital, dan pembangunan daerah.
Deputi M Edy Mahmud menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian, dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk transaksi ekonomi digital yang kini semakin berkembang.
“Belanja dari rumah kini menjadi tren. Semua pergeseran ekonomi digital harus terekam agar data tetap relevan,” jelasnya.
Edy menambahkan, dengan sensus ini, peta ekonomi Indonesia lebih akurat, komprehensif, dan siap menghadapi era digitalisasi. (**)
