BATANG, smpantura – Pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap APBD Batang 2026. Namun Ketua DPRD Batang, Suudi menegaskan, program-program prioritas tidak banyak yang di pangkas dan tetap di pertahankan di APBD 2026. Terutama terkait infrastruktur yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan masyarakat.
”Program prioritas tidak banyak yang dipangkas. Kita berusaha mengurangi yang tidak langsung berdampak dengan masyarakat. Artinya urusan-urusan seperti untuk infrastruktur itu masih kita pertahankan,” ujarnya.
Suudi menambahkan, efisiensi dilakukan untuk pelaksanaan program yang bersifat rutin atau harian yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) atau di sekretariat dewan (Sekwan). Kegiatan-kegiatan itu misalnya seperti makan minum dan kegiatan rutin yang ada. Selain itu, sebagian dari pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD juga ikut berkurang.
”Intinya kegiatan proritas seperti infrastruktur yang berkaitan dengan masyarakat masih kita pertahankan,” tegasnya.
Pemkab Batang dan DPRD Batang akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini di ambil dalam Rapat Paripurna yang di gelar di gedung DPRD Batang, Kamis (27/11). Bupati Batang, M Faiz Kurniawan, mengatakan, Raperda APBD 2026 sempat mengalami perubahan dari usulan awalnya. Penyesuaian ini di picu oleh adanya perbedaan nilai alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Yang ternyata berbeda dari asumsi awal Pemkab Batang.
”Setelah penyesuaian tersebut, struktur akhir APBD 2026 Kabupaten Batang menunjukkan postur sebagai berikut. Untuk Pendapatan Daerah Rp 1.820.034.857.665 dan Belanja Daerah: Rp 1.888.034.857.665. Adapun untuk Defisit Rp 68.000.000.000, dan Surplus Pembiayaan (untuk menutup Defisit) Rp 68.000.000.000,” tuturnya.
