BREBES, smpantura – RSUD Ir Soekarno di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, ditargetkan sudah melayani pasien rawat inap mulai 2 Januari 2023. Terkait target itu, Pemkab Brebes menggelontorkan anggaran Rp 10 miliar untuk meningkatkan sarana dan prasarana (Sapras) serta optimalisasi pelayanan.
Sebab, keberadaan RSUD Soekarno itu diharapkan bisa menjadi penopang pelayanan kesehatan bagi masyarakat Brebes bagian barat. Yakni, Kecamatan Ketanggungan, Larangan, Kersana, Banjarharjo, Tanjung hingga Losari. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi dan evaluasi antara Komisi IV DPRD Brebes dengan Dinas Kesehatan dan direksi manajemen RSUD Soekarno, Senin (26/12).
Ketua Komisi IV Tri Murdiningsih mengaku, operasional RSUD Soekarno wajib ditingkatkan sebagai fasyankes plat merah. Sebab, tambahan anggaran sebesar Rp 6,3 miliar pada APBD Perubahan 2022 sudah direalisasikan. “Hasil kesepakatan dengan Dinas Kesehatan dan manajemen, layanan rawat inap harus bisa dilaksanakan Januari mendatang,” tandasnya.
Terkait itu, kata dia, pihaknya menekankan teknis perekrutan SDM tenaga kesehatan. Sebab, tambal sulam dari RSUD Brebes, Bumiayu dan beberapa BLUD Puskesmas. Sebab, hasilnya dinilai belum maksimal, sehingga butuh optimalisasi hasil formasi P3K diarahkan ke SDM RSUD Soekarno. “Kemudian, adanya alokasi anggaran Rp 10 miliar pada APBD 2023 kami harapkan bisa mendongkrak performa manajemen,” ucapnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowati mengatakan, berdasarkan rakor dan evaluasi dengan Komisi IV operasional RSUD Soekarno memang masih banyak kekurangan. Sebab, ketersediaan SDM saat ini masih minim hanya sekitar 60 personel. Bahkan, jumlah tersebut juga tidak semuanya nakes baik formasi dokter, bidan maupun perawat.
“Paling tidak, akan diupayakan mulai melayani pasien rawat inap umum. Meski dengan keterbatasan, tapi layanan RSUD Soekarno memang harus terus ditingkatkan,” jelasnya.
Ineke Tri Sulistyowati mengungkapkan, dari total Rp 6,3 miliar baik anggaran murni dan perubahan APBD 2022, rincian penggunaannya jelas. Yakni, Rp 1,3 digunakan untuk operasional. Dari sisanya Rp 5 miliar, sebesar Rp 3,5 miliar untuk belanja alat kesehatan, dan Rp 1,5 miliar untuk peningkatan sarpras dan fasilitas. Sedangkan, seiring bertambahnya target layanan rawat inap otomatis akan menambah biaya operasional.
“Teknisnya, layanan rawat inap RSUD Soekarno baru melayani pasien umum. Sebab, untuk rawat inap BPJS belum mengcover karena harus MOU dengan BPJS Kesehatan dan syarat MoU harus akreditasi. Sementara sekarang, RSUD Soekarno belum memenuhi syarat itu,” pungkasnya. (T07_red)
