BOYOLALI, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas peran Rumah Restorative Justice sebagai ruang konsultasi dan perlindungan hukum bagi ribuan kepala desa dalam mengelola dana desa.
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa transformasi fungsi lembaga ini bertujuan untuk memperkuat integritas serta memitigasi risiko hukum sejak dini di level pemerintahan terkecil.
Langkah strategis ini tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai wadah pendidikan untuk mendorong tata kelola desa yang bersih dan transparan.
Menurut Ahmad Luthfi, keberadaan Rumah Restorative Justice dan pos bantuan hukum (posbakum) di desa tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah hukum dengan pendekatan kearifan lokal, tetapi juga menjadi sarana pendidikan dan pendampingan bagi aparatur desa.
“Saya punya inisiatif agar Restorative Justice dijadikan rumah perlindungan bagi para kepala desa di masing-masing kabupaten/kota. Desa kita ada 7.810, dengan kemampuan kades yang berbeda-beda,” ujarnya saat menghadiri pertemuan ratusan kepala desa dan lurah berprestasi di Boyolali, Rabu, 14 Januari 2026.
Ahmad Luthfi menekankan, dana swakelola yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi rawan disalahgunakan. Karena itu, pendampingan dari aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dinilai penting.
“Ada kades yang paham hukum, ada yang pura-pura tidak paham, bahkan ada yang membuat administrasi saja kesulitan. Maka perlu pendampingan sejak awal,” katanya.
Sejak awal menjabat, Ahmad Luthfi telah menggulirkan program sekolah antikorupsi bagi kepala desa. Saat ini tercatat 327 desa di Jawa Tengah telah menyandang predikat desa antikorupsi. Selain itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan untuk mengawal pembangunan desa dan melaporkan perkembangan secara rutin.
