SEMARANG, smpantura – Nada tegas ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melantik lebih dari seribu aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan, pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jateng tidak membuka ruang tawar-menawar, terlebih praktik titip jabatan, karena seluruh mekanisme wajib berjalan berdasarkan sistem merit.
Luthfi menegaskan, setiap mutasi, rotasi, dan promosi ASN dipastikan berlangsung profesional serta tertutup dari segala bentuk rekayasa.
“Tidak usah punya pemikiran bahwa birokrasi bisa direkayasa. Jabatan itu ditentukan oleh sistem merit, bukan oleh titipan atau tawar-menawar,” kata Ahmad Luthfi saat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ASN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 15 Januari 2026.
Menurutnya, para pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme dan kualifikasi sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri. Jika proses tersebut dilanggar, kata Ahmad Luthfi, maka prinsip sistem merit tidak akan berjalan.
“Bapak-Ibu menduduki jabatan ini karena sudah memenuhi kualifikasi dari BKN dan Kemendagri. Kalau tidak, sistem merit di Jawa Tengah tidak akan hidup. Jabatan harus ditentukan oleh profesionalisme,” ujarnya.
Ahmad Luthfi mengibaratkan birokrasi sebagai sebuah mesin yang hanya dapat berjalan jika didukung kinerja aparatur yang berkualitas.
“Kalau birokrasi itu motor, maka bahan bakarnya adalah ASN. Para gubernur terdahulu sudah menggariskan bahwa mesin Jawa Tengah ini harus diisi bahan bakar berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan sikap tegasnya terhadap praktik percaloan jabatan dan intervensi nonprosedural. Ia menyatakan tidak akan mentoleransi segala bentuk titipan.
