SEMARANG, smpantura – Birokrasi pemerintah dituntut bertransformasi menjadi mesin pelayanan yang cepat, responsif, dan solutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus berperan sebagai problem solver, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 bertema “Mengembangkan Inovasi, Memperkuat Kolaborasi, Meneguhkan Integritas” di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang setara.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menekankan, ASN tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat. Kecepatan, responsivitas, dan kemampuan adaptasi menjadi kunci utama dalam menjalankan peran tersebut.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menyebut tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kerja tim dan menerapkan konsep collaborative government. Dengan demikian diharapkan persoalan warga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Dicontohkan, dalam situasi darurat seperti banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, maupun persoalan sosial, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
