PEMALANG, smpantura.news – Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rizal Bawasier mengajak pada seluruh media agar ikut mengkampanyekan anti politik uang dalam Pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu disebabkan, suara media lebih diperhatikan oleh masyarakat dibanding himbauan langsung dari partai politik (parpol).
“Saya sebagai salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ingin mengajak pada semua media untuk selalu memberikan pendidikan politik khususnya anti politik uang. Melalui media, saya optimis hal tersebut bisa terwujud, sebab politik uang dilarang oleh undang undang untuk itu harus kita berantas bersama sama,” ujar Rizal Bawasier saat menggelar media gathering bersama awak media di Pemalang, Sabtu (4/2).
Ia mengatakan, dalam media gathering yang mengundang awak media dan penggiat media sosial (medsos) pihaknya lebih pada menitik beratkan diskusi dan mendengarkan kondisi di Pemalang. Para awak media menyampaikan berbagai macam persoalan yang ditemui di masyarakat. Selain permasalahan jalan rusak, kasus stunting, dan kemiskinan, hal yang mengagetkan pihaknya yaitu terkait persoalan sosial di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud adanya krisis moral di daerah tersebut, sehingga perlu ada penyelesaian yang komperhensif. Khusus untuk jalan rusak pihaknya melihat sendiri dan mengakui bahwa perlu perbaikan jalan diberbagai daerah. Selain mendengarkan permasalahan yang dihadapi Pemalang, pihaknya juga menyampaikan terkait labelisasi pada PKS. PKS bukanlah partai wahabi atau partai berjenggot seperti yang dituduhkan pada partainya. Melalui media, pihaknyanya ingin meluruskan stigma tersebut tidak benar, dan sebagai fitnah belaka. PKS merupakan partai yang terbuka dan ramah untuk semua warga negara, dan partainya memiliki semangat untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju, adil dan makmur.
“Terkait dengan stempel yang dicapkan pada PKS sebagai partai wahabi, saya tidak ambil pusing, sebab di Pemalang stigma tersebut tidak berpengaruh. Kami lebih fokus pada program pembangunan untuk masyarakat Pemalang melalui jalur program kerja dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Pemalang yang sudah berjalan selama ini,” tambah Ketua DPD PKS Pemalang, Suwarso.
Ia mengatakan, isu wahabi di Pemalang memang ada tetapi tidak terlalu ditanggapi, sebab apabila ditanggapi justru akan lebih besar isu tersebut. Pihanya lebih fokus pada tindakan atau sikap yang mencerminkan bukan wahabi. Di Pemalang, PKS cukup berkembang artinya partainya bisa diterima oleh masyarakat luas di daerah itu. Bahkan pihaknya berlatar belakang dari pesantren, juga memimpin tahlil, dan maulid sehingga tuduhan sebagai wahabi terbantahkan dengan sendirinya. Pihaknya terus menginstruksikan pada kader partainya agar selalu terjun ke masyarakat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. (T08-Red)
