SLAWI, smpantura – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal gandeng PC Muslimat NU Kabupaten Tegal gelar Pelayanan Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Pegirikan, Kecamatan Talang, baru-baru ini.
Pelayanan KB itu mendukung program pencegahan stunting di kabupaten tersebut.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Hj Khofifah mengatakan, keterlibatan PC Muslimat NU Kabupaten Tegal pada pelaksanaan program KB ini merupakan hasil kerjasama di tingkat pusat antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Pengurus Besar Muslimat NU.
“Kita sangat terbantu oleh adanya Muslimat NU ini sebagai organisasi perempuan modern yang nyata-nyata telah berkontribusi positif dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan kesejahteraan keluarga, termasuk mendukung pelaksanana program KB ini,” kata Khofifah.
Program pelayanan KB, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak untuk mencegah terjadinya stunting.
“Percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan program KB ini dilakukan melalui pendekatan penundaan usia kehamilan bagi pasangan suami istri yang belum memenuhi persyaratan umur ataupun kesehatan,” katanya.
Khofifah menilai, kegiatan itu juga sangat efektif dalam meningkatkan capaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Adapun layanan kali ini, pihaknya berhasil memasang alat kontrasepsi kepada 205 akseptor. Rinciannya, kontrasepsi jenis implan 171 orang akseptor dan IUD 34 akseptor.
“Walaupun pelaksanaan pelayanan KB di Talang, namun program ini mencakup lima kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkah, Adiwerna, Kedungbanteng, Tarub dan Talang sendiri,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Tegal Istriyati menjelaskan, capaian program Bangga Kencana Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan indikator kepesertaan KB, aktifnya sudah mencapai 69,96 persen dengan kualitas pemakaian kontrasepsi jangka panjangnya sebesar 28 persen.
Meski demikian, kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi atau unmet need ini masih cukup tinggi yakni mencapai 11,61 persen. Hal itu membutuhkan upaya dan kerja keras semua pihak, termasuk organisasi Muslimat NU untuk menurunkan angka tersebut.
“Pelaksanaan program KB dalam mendukung upaya penanggulangan stunting maupun pembangunan keluarga ini bukan semata tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama sesuai fungsi dan perannya masing-masing,” pungkasnya. (T05-Red)
