SLAWI, smpantura – Rilis KPU RI tentang Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (2) yang merubah pembulatan quota perempuan membuat sejumlah partai politik (parpol) di Kabupaten Tegal, kelimpungan. Pasalnya, parpol harus mencari tambahan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) perempuan. Padahal, waktu pendaftaran berakhir pada 14 Mei 2023.
“Banyak yang menanyakan soal itu (Rilis KPU RI), kami masih menunggu produk hukum perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2023,” kata Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Tegal, M Fasikhin usai menerima pendaftaran Bacaleg Partai Nasdem Kabupaten Tegal, Kamis (11/5).
Dijelaskan, perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (2) terkait dengan cara penghitungan 30 persen jumlah bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan di setiap dapil. Semula, dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Sedangkan, 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.
“Aturannya berubah dalam hal penghitungan 30 persen, jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, jika aturan itu dirubah, maka ada empat dapil yang akan berubah komposisi caleg perempuan, yakni dapil 1 meliputi Kecamatan Slawi, Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan Dukuhwaru. Dibeberkan, dapil 1 memiliki quota kursi di DPRD Kabupaten Tegal sebanyak 8 kursi. Jika dihitung 30 persen keterwakilan perempuan, maka akan ketemu 2,40. Dalam aturan, quota perempuan di dapil itu hanya 2 orang. Namun, jika aturan dirubah maka quota perempuan 3 orang.
“Hal itu juga terjadi di dapil 4, 5 dan 6. Dapil 5, quota kursi 7 dengan perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan 2,10. Makanya, jika aturan dirubah maka keterwakilan perempuan 3 orang yang sebelumnya hanya 2 orang,” beber Fasikhin.
Untuk dapil lainnya, lanjut dia, 2 dan 3 tidak ada perubahan karena quota kursi 10 sehingga jika 30 persen nilainya bulan 3 orang perempuan. Namun demikian, aturan itu belum ada prodak hukumnya, sehingga parpol bisa mengajukan bacalegnya sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku. Jika sudah ada aturan baru, parpol bisa melakulan perbaikan di tahapan perbaikan administrasi.
“Di tahapan perbaikan, parpol bisa mengurangi, mengganti atau menggeser bacalegnya,” ujarnya. (T05-red)
