- Tarif Turun Jadi Rp 7.500
SLAWI, smpantura – Polres Tegal selidiki konflik pengelolaan Pancuran 13 di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Hal itu mendasari laporan warga dan informasi yang mencuat di media massa.
“Masih proses penyelidikan. Pengelola dan saksi sudah dipanggil,” kata Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod, baru-baru ini.
Kendati demikian, kata dia, tiket masuk Pancuran 13 Guci sudah turun. Dari sebelumnya Rp 20 ribu per orang, sekarang menjadi Rp 7.500 per orang. Hal itu berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), PT Barokah dan perwakilan masyarakat sekitar Guci.
”Soal pengelolaan pancuran 13 dari PT Barokah sudah disepakati bersama sekarang dikelola langsung dari BKSDA, dalam hal ini adalah Resort. Untuk tarif Rp 7.500 disesuaikan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ungkap Kapolres.
Dia menyatakan, dari hasil pertemuan tersebut juga terungkap bahwa PT Barokah sebenarnya hanya memiliki izin pemanfaatan air buat sendiri yakni pengelolaan kolam renang.
“Jadi bukan pengelolaan pancuran 13,”tegas Kapolres Tegal.
Sementara, saat ditanya soal tarif Rp 20 ribu yang selama ini dikenakan kepada pengunjung, Kapolres mengaku kurang mengetahui.
“Misal nanti ada pengunjung yang dimintai Rp 20 ribu lagi, silahkan komplain,” pesannya.
Perubahan tarif Pancuran 13 Guci dari Rp 20 ribu menjadi Rp 7.500 dibenarkan juga oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Porapar) Kabupaten Tegal Akhmad Uwes Qoroni. Menurut Uwes, pengelolaan Pancuran 13 Guci kini ditangani langsung oleh BKSDA Jawa Tengah dengan penyesuaian tarif sesuai dengan PNBP, yakni Rp 7.500.
”Ya benar sudah berubah menjadi Rp 7.500 berlaku sejak akhir pekan ini,” kata Uwes.
Sebelumnya, Direktur PT Barokah Heri Siswanto mengaku untuk mengelola Pancuran 13, pihaknya sudah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bahkan, pengelola juga rutin menyetorkan PNBP ke Kementerian Keuangan. Pihaknya mulai setor sejak mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Pancuran 13 yakni pada 2021 lalu.
“Izin pengelolaan Pancuran 13 sudah lengkap, termasuk UKL UPL. Karena saat mengajukan izin harus ada syarat itu, termasuk syarat-syarat lainnya. Syarat perizinan diawali dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal,” kata Heri Siswanto, Kamis (4/5) lalu.
Heri menyatakan, PT Barokah mengajukan izin pengelolaan Pancuran 13 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017 lalu. Izin dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dan izin baru keluar pada 2021 lalu.
“Dalam SK Pengelolaan Pancuran 13, PT Barokah diberikan izin selama 55 tahun. Jadi kita (PT Barokah) bukan sewa atau kerjasama, tapi pemegang izin,” ujarnya.
Setelah izin keluar, Heri menyatakan bahwa PT Barokah baru menerapkan tarif tiket masuk sebesar Rp 20 ribu perorang pada awal 2022. Besarnya biaya tiket itu terbagi menjadi tiga yakni, untuk hari biasa sebesar Rp 13 ribu untuk pemegang izin, Rp 5 ribu untuk pendapatan PNBP, dan Rp 2 ribu untuk asuransi pengunjung. Sedangkan hari libur, Rp 10.500 untuk pemegang izin, Rp 7.500 untuk PNBP dan Rp 2 ribu asuransi pengunjung.
“Untuk PNBP disetorkan tiap hari ke Kementerian Keuangan, kecuali hari Jumat baru akan disetorkan pada Senin karena bank tutup,” jelas Heri.
Dia mengungkapkan, tarif tiket Rp 20 ribu tidak hanya untuk masuk Pancuran 13, tapi pengunjung juga bisa menikmati kolam renang milik PT Barokah. Lokasinya tidak jauh dari Pancuran 13.
Sementara, saat disinggung soal retribusi ke pemerintah daerah, Heri menjelaskan, hanya menyetorkan uang hasil penjualan tiket ke Pemerintah Pusat.
“Untuk yang ke daerah tidak ada, kita langsung ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Begitu pula dengan corporate social responsibility (CSR) untuk warga sekitar, Heri mengaku belum bisa memberikan secara maksimal. Karena keuntungan Pancuran 13 baru bisa dinikmati setelah delapan tahun.
“Namun, kami fleksibel dan selama ini jika ada yang mengajukan proposal akan kami bantu. Tidak hanya warga Desa Rembul dan Guci, desa-desa di wilayah Kecamatan Bumijawa dan Bojong, akan kami bantu,” tandasnya. (T05-Red)
