“Anak-anak sekolah tidak boleh berhenti. Kepala sekolah segera melapor ke dinas terkait jika ada kekurangan. Meskipun SMP menjadi kewenangan kabupaten, provinsi akan ikut membantu,” ujar Ahmad Luthfi.
Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan, saat ini terdapat dua opsi penanganan akses jalan yang ambrol. Pertama, merelokasi jalan dengan memanfaatkan tanah bengkok di sekitar lokasi. Kedua, tetap menggunakan jalur eksisting dengan membangun talud atau penahan tebing sungai yang longsor.
“Untuk alternatif kedua, kemungkinan gedung paling depan harus dibongkar agar akses jalan bisa dibuka kembali. Setelah itu penanganan dilanjutkan di tikungan jalan yang terdampak longsor,” katanya.
Sementara itu, Kepala SM Muhammadiyah 3 Paguyangan, Ahmad Najib, memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski dipindahkan sementara.
“Jumlah siswa kami ada 108 orang. Untuk sementara menggunakan gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah sekitar 200 meter dari lokasi. Kegiatan belajar masih berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak sekolah bersama Amal Usaha Muhammadiyah telah menyiapkan lokasi alternatif untuk relokasi sekolah. Usulan tersebut sudah dilaporkan kepada dinas terkait dan tinggal menunggu proses pengecekan. Relokasi sekolah dinilai penting agar proses pendidikan dapat berlangsung aman dan tidak terdampak risiko longsor susulan. (**)
