Mantan Kapolda Jateng ini juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut, alokasi anggaran infrastruktur di provinsi hanya 15 persen dari total APBD, sehingga peran pusat sangat dibutuhkan.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pembangunan yang tidak sektoral. Ia menyatakan telah bersepakat dengan para bupati dan wali kota se-Jateng untuk membangun secara kolaboratif, lintas kewenangan, hingga ke tingkat desa.
“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” ujarnya.
Realita di lapangan, lanjut Luthfi, masih banyak kepala daerah yang terjebak janji kampanye, tapi takut bertindak karena khawatir audit.
“Visi misinya muluskan jalan. Tapi begitu dapat jabatan, anggarannya kecil, nggak berani gerak. Jadi ini bukan soal kemauan saja, tapi soal keberanian dan sinergi yang harus dijamin oleh regulasi,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat kementerian teknis mitra Komisi V, seluruh bupati/wali kota se-Jateng, dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Lebih rinci, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan usulan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur senilai total Rp 73.111.486.749.850 ke pemerintah pusat.
Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diusulkan, tersebar di empat sektor utama. Antara lain 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, 6 kegiatan di sektor penyediaan air minum.
Berikutnya adalah 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, dan 28 kegiatan di sektor sumber daya air.
