Ahmad Luthfi menargetkan penanganan tanggul darurat dapat segera diselesaikan, terutama menjelang arus balik Lebaran. Ia menegaskan, tidak boleh ada warga terdampak bencana saat momentum Idulfitri.
“Saya minta harus selesai cepat. Masyarakat tidak boleh terdampak. Ini panggilan jiwa, pejabat harus hadir dan ngopeni rakyatnya,” tegasnya.
Untuk penanganan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar untuk normalisasi Sungai Bremi. Pada 2026 ini, dialokasikan Rp 37 miliar, sementara pada tahun berikutnya disiapkan anggaran hingga Rp 700 miliar.
“Normalisasi akan dilakukan menyeluruh, dimulai dari arah muara. Ini solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di Pekalongan,” jelas Luthfi.
Selain itu, perbaikan infrastruktur lain seperti ruas jalan Randujajar juga akan dikerjakan secara kolaboratif antara Pemkab dan Pemkot Pekalongan.
Sebagai bentuk respons cepat, Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan senilai Rp 134.905.150 kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan non-makanan, beras, obat-obatan, serta perlengkapan sekolah.
Bantuan disalurkan melalui pemerintah kelurahan, termasuk untuk mendukung kelompok usaha bersama (KUBE) dan kebutuhan dasar warga.
Lurah Pasirkratonkramat, Dwi Indah Widiastuti, menyampaikan, air sudah mulai masuk ke permukiman warga. Namun, penanganan darurat terus dilakukan bersama aparat dan masyarakat.
“Kami dibantu TNI-Polri dan masyarakat juga akan kerja bakti. Semoga cepat tertangani dan tidak sampai ada pengungsi,” ujarnya. (**)
