Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Sebagaimana yang Ahmad Luthfi sampaikan tentang desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.
Berdasarkan data indeks desa di Jawa Tengah, pada tahun 2025 sudah tidak ada kategori desa sangat tertinggal. Sementara jumlah desa mandiri sekitar 28,27%, kemudian desa maju sebanyak 3.291 desa atau 50,2%, dan sebanyak 1.666 desa masuk kategori desa berkembang.
“Memang desa di Jawa Tengah itu adalah desa yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya 7.810, di mana kualifikasi desa kita hampir 78% sudah mandiri, maju, dan berkembang. Hanya 15 desa yang tertinggal dan terpencil (yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas),” papar Ahmad Luthfi.
Ia juga menjelaskan bahwa program desa telah menunjukkan progres yang baik. Hasilnya ada 154 Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 6 kawasan Meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan juga peternakan. Kemudian ada 2.331 Desa Mandiri Energi, terdiri dari 2.138 Desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang dan 28 desa mandiri energi mapan. Selain itu ada 899 Desa dan Kampung Wisata, terdiri dari 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang dan 39 desa wisata maju.
Program tersebut juga didorong oleh program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan. Program ini sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Total pada 2025 ada 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah.
Sementara pada periode 2019-2025 total desa dampingan sebanyak 452 desa dengan total anggaran lebih kurang Rp112,5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
