“Ini selaras dengan kebijakan Mendagri bahwa nanti, tidak hanya inflasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi termasuk data perkembangan ekonomi wilayah di seluruh provinsi Indonesia akan dikembangkan dan yang pertama adalah di Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan yang pertama antara BPS RI dengan Pemprov Jateng. Ia mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik supaya lebih tepat dan akurat.
“Data statistik ini bisa dijadikan basis bagi Gubernur dan jajarannya untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus resepnya akan tepat. Jika diagnosanya bagus pasti obatnya tidak akan keliru,” katanya.
Kolaborasi antara BPS RI dengan Pemprov Jateng ini diharapkan dapat mengumpulkan data lebih baik dan komprehensif sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan keakuratan dalam menyusun data statistik. Saat ini ada 7-8 provinsi yang menjadi pilot project, salah satunya adalah Jawa Tengah.
Amalia menjelaskan, Jawa Tengah penting buat perekonomian Indonesia. Sekitar 9% dari PDB nasional itu disumbang oleh Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun sepertiga dari ekonominya ternyata ditopang oleh sektor industri manufaktur, sekitar 14% dari ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh pertanian.
“Jadi langkah pertama targetkan dulu ketiga pencatatan data yang lebih baik yaitu untuk data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian,” jelasnya.
Pencatatan ini menjadi penting, apalagi pada tahun 2026 nanti BPS akan mengadakan sensus ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sensus itu bukan hanya sampel data melainkan keseluruhan denyut dan aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Tengah.
