SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pada 2026. Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah juga akan menggenjot penurunan pengangguran dengan intervensi lintas sektor dan evaluasi ketat program bantuan sosial agar tepat sasaran.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan arah kebijakan pembangunan pada 2026 tetap berpijak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ukuran utamanya, kata Gubernur, adalah kemampuan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Jawa Tengah dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (31/3/2026).
“Output pembangunan adalah masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Ahmad Luthfi.
Sepanjang 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.
Capaian tersebut turut ditopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, di atas rata-rata nasional, serta realisasi investasi yang mencapai Rp 88,8 triliun.
Meski demikian, belum menetapkan target spesifik penurunan kemiskinan pada 2026. Pemerintah provinsi masih menunggu hasil evaluasi kinerja 2025 dan rekomendasi dari DPRD Jawa Tengah.
Gubernur menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Intervensi harus menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
