“Harus kita keroyok bersama, antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dengan kolaborasi, penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan,” ujarnya.
Salah satu contoh intervensi adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang pada 2025 menyasar sekitar 17 ribu unit. Program tersebut diintegrasikan dengan intervensi lain seperti penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng juga menggulirkan program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui skema kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng.
Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya bantuan sosial (bansos) agar benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada penerima bansos yang bergantung dalam jangka panjang.
“Jangan sampai ada penerima bansos sampai delapan tahun. Ini harus jadi bahan evaluasi. Kita lakukan evaluasi triwulanan, tahunan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam LKPJ 2025, Pemprov Jateng juga mencatat sejumlah capaian lain, di antaranya inflasi terkendali di angka 2,72 persen, indeks reformasi birokrasi sebesar 94,06, serta indeks modal manusia sekitar 62 persen dari produktivitas normal.
Untuk mendukung program pemerintah pusat, Jawa Tengah juga mencatat realisasi sejumlah program strategis. Program makanan bergizi gratis telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah mencatat capaian 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari dukungan Baznas serta CSR. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit.
