Namun demikian, BPBD menekankan bahwa persoalan Sungai Tuntang jauh lebih kompleks dari sekadar tanggul jebol. Sedimentasi, keberadaan tanaman di badan sungai, permukiman di bantaran, hingga lahan bersertifikat di daerah aliran sungai menjadi faktor yang menghambat aliran air.
Perwakilan BBWS Pemali Juana mengungkapkan penanganan permanen membutuhkan biaya besar. Tahun ini, anggaran sekitar Rp 50 miliar baru mampu mengakomodasi normalisasi sepanjang 10 kilometer dan penguatan tebing sekitar 600 meter.
“Anggaran tersebut belum mencakup perbaikan permanen pada titik tanggul yang jebol,” katanya.
Sementara itu, Sekda Demak Akhmad Sugiharto menyoroti persoalan di wilayah hulu, khususnya Bendungan Glapan di Kabupaten Grobogan. Menurutnya, perubahan debit air yang cepat dari hulu menjadi pemicu utama banjir di hilir.
“Kalau hulunya tidak dibenahi, maka penanganan di hilir tidak akan cukup,” ujarnya.
Bupati Demak Eisti’anah juga menegaskan wilayahnya kerap menerima limpasan air dari daerah hulu, bahkan tanpa hujan di wilayah setempat. Ia mencontohkan wilayah Ploso yang hampir setiap bulan terdampak banjir.
“Perlu konsentrasi bersama antara hulu dan hilir, karena ini terus berulang di Demak,” kata dia.
Menutup rapat terbatas tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pendekatan parsial tidak akan menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang.
“Tidak bisa kita seperti pemadam kebakaran. Banjir datang baru ditangani. Ini tidak akan selesai,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah, lanjutnya, akan segera mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi menyeluruh terhadap persoalan Sungai Tuntang.
