SEMARANG, smpantura – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima Dishub untuk membahas rencana perubahan Trans Jateng menjadi PPK-BLUD.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa transportasi umum pemerintah harus mengutamakan pelayanan publik, bukan kepentingan bisnis, meskipun pengelolaan keuangannya menjadi lebih fleksibel.
“Nafasnya transportasi umum (pemerintah) itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dijadikan BLUD), tapi ada positif-negatifnya,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, dan jajaran di kantor Gubernur, Kota Semarang, Jumat, 21 November 2025.
Gubernur mengatakan, beberapa daerah memang ada menginginkan bus Trans Jateng bisa menjangkau wilayahnya. Semisal Kabupaten Batang dan Surakarta. Gubernur meminta agar Dishub tetap menjaga dan meningkatkan pelayanan Trans Jateng yang dinilai sudah baik.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Arif menyampaikan perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren positif.
“Tahun kemarin saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari 10 target pengembangan, sudah 4 wilayah yang tercover atau sekitar 40 persen. Pihaknya menilai arahan Gubernur sejalan dengan misi pelayanan publik yang menjadi fokus pengembangan Trans Jateng.
Terkait kemungkinan penambahan rute, Kadishub menegaskan, dalam waktu dekat Dishub Jateng masih mengacu pada RPJMD hingga 2027.
Fokus utamanya adalah mengintegrasikan layanan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan, bukan menambah armada Trans Jateng.
