“Ini akan kita running terus. Kemarin dari seluruh kabupaten/kota sudah rapat dengan Badan Gizi Nasional. MBG ini adalah program nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Juga bagaimana menggunakan kearifan lokal seperti di Solo ini dengan menggandeng ibu-ibu PKK,” ungkap Ahmad Luthfi.
Ahmad Luthfi juga menegaskan, seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota sudah diinstruksikan untuk membuat Posko MBG. Posko tersebut berfungsi sebagai tempat pengaduan, pengecekan, dan tanggap kesegeraan, ketika terjadi permasalahan.
“Posko ini sebagai media informasi berikut penetrasi, dan quick response atau kecepatan apabila terjadi apa-apa. Posko diadakan oleh dinas kesehatan, sudah seizin dari Kepala BGN. Ini menjadi model untuk wilayah kita, 1×24 jam posko harus ada orangnya (petugas),” tegasnya.
Kepala SPPG Jebres Kota Surakarta, Jhoni Prabowo, mengatakan, SPPG Jebres sudah beroperasi sejak 13 Januari 2025 dan mengantongi SLHS sejak Maret 2025. Sampai saat ini tercatat melayani 3.308 sasaran. Terdiri atas 3.207 peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, serta 101 sasaran 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami sudah melaksanakan proses SLHS dan sudah terbit dari Maret 2025. (Prosesnya) Saat itu tidak susah, kami dibantu oleh Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kota Surakarta untuk penerbitan SLHS,” ujar Jhoni.
Lebih lanjut, SPPG Jebres terus menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Surakarta dan Puskesmas Jebres, untuk pengecekan lingkungan dan laboratorium secara berkala. Baik hasil produksi seperti makanan maupun air dan peralatan. Pengecekan juga dilakukan saat paket makanan bergizi gratis akan didistribusikan kepada penerima.
