“Harapannya pemerintah turun tangan ambil langkah konkret menyelamatkan ribuan jiwa warga Sayung. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang bisa menciptakan papan dan lingkungan yang nyaman untuk kehidupan kami,” katanya.
Abdul Qodir, juga menggaris bawahi pengambilan air tanah yang masif oleh industri yang berada di Demak. Dampaknya penurunan tanah, dan banjir di perkampungam di sekitar industri yang wilayahnya cekungan.
Dia ingin pengawasan dari pemerintah agar industri tak masif melakukan pengambilan air tanah. Selain itu, pengawasan agar limbah tak mencemari lingkungan sekitar yang menimbulkan bau tak sedap. Bahkan masuk ke rumah warga yang tidak mampu meninggikan rumah karena banjir dan rob.
Dijelaskan, dalam rapat tersebut DPD RI juga mengundang perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, sejumlah bupati/walikota/perwakilan di Pantai Utara (Pantura) Jateng, perwakilan masyarakat dan lain-lain. (**)
