SLAWI, smpantura – Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA di Kabupaten Tegal, terus memicu persoalan. Di dua kecamatan, yakni Margasari dan Balapulang, sistem ini hanya menjangkau 13 desa dari 23 desa.
“Lagi-lagi soal zonasi, dan itu kebijakan pusat. Kami hanya bisa menyuarakan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal KRT Sugono Adinagoro, Minggu (21/7).
Politisi PDI Perjuangan itu merasa geram, karena hampir tiap penerimaan siswa baru selalu yang dipersoalkan tentang zonasi PPDB. Bahkan, rumahnya menjadi tempat curhat para orangtua yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri.
“Banyak orang tua siswa yang mengadu ke saya, semuanya mengeluhkan sistem zonasi,” kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Dapil VI meliputi Kecamatan Margasari, Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Pagerbarang itu.
Pria yang akrab disapa Gono itu, di wilayah Margasari memang sudah ada SMA Negeri 1 Margasari. Begitu pula di Balapulang, juga sudah ada SMA Negeri. Namun demikian, banyak siswa di dua kecamatan itu tidak tertampung.
“”Di Margasari hanya 3 dari 13 desa yang masuk zonasi SMA 1 Margasari. Di Kecamatan Balapulang dari 23 desa hanya 10 desa yang masuk zonasi SMA 1 Balapulang,” kata Gono yang tinggal di Margasari itu.
Menurut dia, jika mereka tidak terakomidir, tentunya tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena untuk sekolah di swasta biayanya mahal. Sementara di dua kecamatan itu, banyak masyarakat tidak mampu.
“Kalau putus sekolah, mereka hanya punya ijazah SMP. Sedangkan untuk mencari pekerjaan di pabrik, minimal ijazahnya SMA. Ini sama saja program Ayo Sekolah Maning dan program menuntaskan angka pengangguran tidak berjalan dengan baik,” cetusnya.
Sugono menyarankan, sebaiknya sistem zonasi diprioritaskan untuk masyarakat kecamatan setempat.
“Solusinya ya begitu, khusus siswa Margasari sekolahnya di SMA Negeri 1 Margasari, di Balapulang juga sama, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah,” pintanya. (T05_Red)
