Ia menambahkan, sebagian target program perumahan telah berjalan, sementara sebagian lainnya masih terkendala kondisi lahan yang harus dipastikan aman untuk pembangunan.
Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng tim ahli dari Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada guna melakukan kajian teknis.
Selain perumahan, mahasiswa juga menyampaikan persoalan infrastruktur jalan di beberapa daerah. Menurut Taj Yasin, sebagian laporan jalan rusak yang diterima ternyata merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau desa. Meski demikian, Pemprov Jateng tetap membantu penanganannya melalui anggaran provinsi.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk ikut mengawal pembangunan dengan memberikan laporan yang jelas dan terukur.
“Kalau ada laporan, tolong disertai koordinatnya supaya kami bisa langsung cek ke lapangan,” katanya.
Perwakilan mahasiswa UNS, Ino, mengaku lega karena aspirasi yang mereka sampaikan mendapat respons langsung dari Wakil Gubernur.
Menurutnya, dialog tersebut menjadi ruang komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pemerintah.
“Tadi kami menyampaikan beberapa hal terkait kemiskinan, integritas pemerintahan, dan komitmen pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari dialog tersebut pihaknya melihat adanya komitmen pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.
“Pak Wagub juga menyatakan siap membuka ruang transparansi dan komunikasi dengan mahasiswa. (Kami) sudah lega,” pungkas Ino. (**)
