“Saya mendesak agar pemerintah segera mengalihkan status hutan produksi menjadi hutan lindung, khususnya di kawasan yang menjadi sumber mata air vital. Hutan produksi tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat, justru hanya menyisakan bencana,” tandasnya.
Menurut dia, nilai ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi hutan produksi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan mulai dari banjir, longsor, rusaknya infrastruktur jalan, irigasi pertanian, hingga dampak jangka panjang terhadap ketahanan air dan pangan.
“Ironisnya, masyarakat desa sekitar hutan hampir tidak pernah menikmati hasil produksi hutan itu. Sebaliknya, mereka justru menjadi korban langsung dari dampak kerusakan yang ditimbulkan. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekologis yang nyata,” imbuhnya.
Sementara itu, Solehudin Asro aktivis dari Bumiayu, mengkritisi kurangnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum dalam upaya konservasi lingkungan. Ia mendorong adanya peran aktif dari semua pihak untuk melindungi sumber daya alam yang tersisa.
Dari wilayah Sirampog, Gus Nahib menekankan pentingnya advokasi berjenjang. Ia berkomitmen untuk membawa suara dan aspirasi para aktivis akar rumput ini ke tingkat legislatif dan kementerian terkait.
“Forum seperti ini tidak boleh berhenti di ruang diskusi. Ini harus menjadi jembatan aspirasi ke tingkat nasional. Suara dari akar rumput harus didengar di Senayan dan oleh para pengambil kebijakan. Ini adalah panggilan moral,” pungkasny. (**).
