Hal senada disampaikan Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Tegal Ma’mun, di mana sejak masa transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN ini pihaknya mendapat tugas tambahan melakukan ground checking atau verifikasi secara faktual di lapangan, menindaklanjuti setiap usulan pemerintah desa maupun usulan warga dari aplikasi Cek Bansos.
“Setiap pemutakhiran data, seperti usulan dari aplikasi Cek Bansos maupun hasil musdes dan sebagainya masuk ke aplikasi (kami) Sigma. Dari sini kami turun ke lapangan, ke titik lokasi sesuai yang dilaporkan, kami interview, kami potret kondisi riil-nya seperti apa (berdasarkan 39 indikator kesejahteraan sosial) dan hasilnya kami laporkan ke pihak yang berwenang memutuskan yang bersangkutan masuk desil berapa,” ujarnya.
Prosedur yang sama juga berlaku saat menindaklanjuti sanggahan warga terkait ketidaksesuaian data penerima bansos yang disampaikan lewat aplikasi Cek Bansos. Ma’mun mengungkapkan, setelah dua bulan laporan hasil ground checking-nya disampaikan ke pusat dan tidak ada respon balik, maka secara otomatis data penerima bansos yang disanggah tersebut dianggap benar dan akan tercoret dari daftar penerima.
Sebagai pendamping, ia mengingatkan seluruh penerima bansos agar menjaga keamanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun ATM rekening penerima bantuan. Sebab banyak kasus penyalahgunaan terjadi karena kartu dititipkan kepada orang lain.
“ATM itu ibarat dompet, jadi tolong pegang sendiri-sendiri, karena biasanya PIN ATM penerima bantuan ditempel di kartunya. Ini yang rawan disalahgunakan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Margasari Eko Riyanto menambahkan bahwa persoalan bansos di desanya yang berpenduduk 12.900 jiwa dengan 4.589 KK ini umumnya terjadi karena warga tidak memperbarui data kependudukannya. Seperti keluarga tidak mampu yang baru pindah tidak segera mengurus dokumen administrasi kependudukannya, termasuk mereka yang pulang dari perantauan tidak segera mengganti alamat KTP-nya.
