PEMALANG, smpantura – Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 15,03 persen pada tahun 2023, menjadi 14,92 persen pada tahun 2024. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemalang mengalami peningkatan, dari sebelumnya 68,08 persen menjadi 68,65 persen dalam periode yang sama. Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, menyampaikan bahwa indikator pembangunan makro menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian ekonomi daerah.
“Usia harapan hidup penduduk Pemalang juga mengalami peningkatan, dari 73,85 tahun pada tahun 2023 menjadi 74,23 tahun pada tahun 2024,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Pemalang mencapai 5,11 persen, meningkat dari 4,14 persen pada tahun 2023. Paparan itu ia sampaikan saat verifikasi lanjutan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja komplek pendopo setempat. Selain memaparkan Indikator Pembangunan Makro, pihaknya memaparkan visi dan misi pemerintahannya bersama Bupati Anom Widiyantoro yakni Bercahaya yang berarti Bersih, Cakap, Handal dan Mulya. Dengan misi ‘RHAPSODI’ yakni Resik, Hijau, Peduli, Silaturahim, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas. Misi resik berarti menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Hijau berarti menciptakan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan serta meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Kemudian Peduli berarti meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Silaturahmi berarti meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong-royong, tepa selira dan sejahtera. Organisatoris berarti menciptakan pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Berikutnya yaitu Digitalisasi yang berarti memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Terakhir Ikhlas yang berarti menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
Sementara itu Kepala Bappeda Mohamad Sidik mengatakan bahwa Pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat menjadi tanggung jawab bersama antara perangkat daerah, Forum dan Masyarakat. Indikator-indikator yang ada dalam setiap tatanan KKS bisa menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan yang dituangkan dalam menu program kegiatan perangkat daerah. (**)
