Lebih lanjut Ardie mengakui jika pelaksanaan perbaikan data balita melalui Gebyar Posyandu ini menemui sejumlah kendala, seperti tidak semua ibu bisa datang dan menimbang balitanya di posyandu, sehingga ketersediaan data pengukuran balita di posyandu belum bisa mencapai angka 100 persen dari populasi yang ada.
Kendala berikutnya adalah ketersediaan antropometri sebagai alat ukur yang jumlahnya masih terbatas. Hal ini, lanjut Ardie, bisa saja mempengaruhi hasil pengukuran dan interpretasi status gizi balita sasaran.
“Kita sudah mengupayakan hibah alat antropometri dari Kementerian Kesehatan 100 unit. Sedangkan untuk tahun 2023 sudah diusulkan untuk pengadaannya di posyandu yang belum memiliki antropometri sebanyak 1.503 unit. Sehingga diharapkan semua posyandu bisa memiliki alat ini,” ujarnya.
Ardie menekankan jika kasus stunting anak ini tidak ditangani dengan benar akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kemampuan kognitif dan kesehatannya yang terganggu. Saat tumbuh dewasa ia akan mudah sakit.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Ruszaeni menjelaskan salah satu penyebab lahirnya bayi stunting adalah kondisi ibu yang tidak siap hamil. Sehingga ia menekankan pentingnya mengetahui kondisi calon ibu sedari dini, termasuk memeriksakan kesehatannya untuk memastikan terbebas dari anemia.
Sebab, sambung Ruszaeni, permasalahan gizi pada anak usia di bawah usia dua tahun sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan dan gizi perempuan yang akan menjadi ibu, seperti remaja putri.
“Saat ini di Kabupaten Tegal, persentase remaja putri yang sudah melakukan pemeriksaan anemia mencapai 1,9 persen dari target rencana kita 90 persen,” katanya.
