Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, A Jafar menuturkan, setelah DPRD mengundang Dikbud dan kepala sekolah, pihaknya juga mengundang Dewan Pendidikan untuk meminta masukan dan solusi dalam mengatasi kenakalan pelajar.
Selain sekolah anti bullying, Dewan Pendidikan juga mengusulkan adanya sistem di Dikbud yang tujuannya untuk meminimalisir tawuran pelajar.
“Sistem komunikasi sekolah dan orangtua siswa. Jadi, jika siswa tidak masuk sekolah, padahal dari rumah berangkat sekolah, maka sekolah bisa berkomunikasi dengan orangua siawa,” terangnya.
Ditambahkan, siswa tidak boleh menggunakan sepeda motor, baik siswa yang parkir di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
Kemudian, sekolah juga diminta menjalin komunikasi dengan lintas sektoral untuk melakukan sweeping siswa. Orangtua siswa juga didatangkan ke sekolah untuk mendapatkan pembinaan tentang pengasuhan anak.
“Di kurikulum sekolah dimasukan tema moral, pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan,” pungkasnya. (T05-Red)
