BATANG, smpantura – Perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil Batang (JMSB) menggelar aksi massa akhirnya mendapat kesempatan bertemu dengan pimpinan DPRD Kabupaten Batang, Sabtu (30/8). Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat utama DPRD Batang dengan dihadiri langsung Ketua DPRD, Suudi, jajaran polisi, TNI, dan dari unsur DPRD lainnya.
Dalam kesempatan itu, JMSB menyampaikan enam tuntutan yang dinilai penting bagi masa depan Batang sekaligus bentuk solidaritas atas tragedi tewasnya Affan Kurniawan, driver ojek online yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.
Su’udi menegaskan bahwa pihaknya telah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan JMSB dan berkomitmen untuk menindaklanjuti.
”Enam tuntutan dari teman-teman aliansi masyarakat sipil Kabupaten Batang sudah masuk ke kami. Paling tidak, dua bulan setelah kegiatan ini, kami akan mengundang kembali aliansi untuk memberi masukan bagaimana Batang ke depan,” kata Suudi.
Dalam kesempatan tersebut, Su’udi membacakan enam tuntutan JMSB. Pertama, melakukan evaluasi total terhadap kinerja anggota DPR RI karena dinilai gagal mewakili kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kelompok tertentu. Kedua, menuntut pelaku kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dalam aksi 28 Agustus 2025 maupun sebelumnya diproses hukum secara adil dan terbuka. Ketiga, mendesak Presiden bersama Kepolisian RI bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban jiwa, sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat.
Keempat, menuntut pembebasan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap, karena aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Isu kelima dan keenam terkati isu lokal Kabupaten Batang. Massa JMSB juga mendesak Pemkab Batang segera mengatasi minimnya lampu jalan yang dinilai membahayakan keselamatan warga, terutama di kawasan pedesaan dan jalur utama. Disamping itu juga mendesak Pemkab dan DPRD Batang segera mengesahkan Raperda tentang Beasiswa Perguruan Tinggi sebagai bentuk dukungan nyata bagi generasi muda.
