SLAWI, smpantura – Program bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kabupaten Tegal, diduga tidak tepat sasaran. Pasalnya, tidak ada transparasi data penerima bantuan, sehingga berpotensi dialihkan ke orang lain.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, A Jafar, Senin (1/4). Politisi PKB itu mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat terkait bantuan beras yang juga masuk program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program ini bertujuan untuk membantu keluarga rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pemenuhan pangan.
“Bantuan ini disalurkan dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan. Di Kabupaten Tegal ada sekitar 133.265 ribu KPM,” terangnya.
Dijelaskan, penyalurannya masih menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu melalui Pos Indonesia. Masing-masing KPM akan mendapatkan surat undangan untuk pengambilan di kantor pos terdekat. Namun, berbeda di Kabupaten Tegal, penyaluran diserahkan ke masing-masing desa.
“Ini yang rawan karena desa bisa menyalurkan tidak sesuai by name dan by address. Karena, data tidak disampaikan ke masyarakat,” katanya.
Menurut dia, data KPM berasal dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sehingga daerah tidak pernah dilibatkan. Dinsos atau KP Tan tidak pernah mengusulkan data tersebut. Dinas KP Tan diminta bantuan menginformasikan jadwal yang sudah ditentukan oleh PT Pos.
“Tidak ada juklak dan juknis yang jelas mengenai siapa bertugas sebagai apa,” katanya. (T05_Red)
